Kajian Pendidikan 9 Tahun SBY
Kementrian Luar Negeri BEM REMA UPI
2013
Dalam Visi, Misi dan Aksi program SBY-Boediono 5
tahun kedepan terdapat proritas dan program aksi pembangunan nasional 2009-2014
disana terncantum prioritas pertama yakni dalam bidang pendidikan, yakni :
1. Meneruskan
dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada
periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan
bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta
penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang
proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas
2. Pemanfaatan
alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan
pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan
secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
3. Perbaikan
secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas
agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman,
berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka
bekerja keras.
4. Meneruskan
perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan
yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta
mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus
berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga
mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru
termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang
pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada
siswa.
5. Memperbaiki
remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen,
dan para peneliti.
6. Memperluas
penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk
mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
7. Mendorong
partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan
dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
8. Mengurangi
kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga
berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program
beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta
memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka
mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
Dalam point
satu tertera bahwa akan mengefektifkan program rehabilitasi bangunan sekolah
yang sudah dimulai sejak tahun 2004, dalam kepemimpinannya yang terhitung lama
yaitu, 9 tahun pada 2013 ini sudah seharusnya bahwa program ini dinyatakan
hampir selesai karena waktu yang cukup lama untuk menjalankan. Namun pada
kenyaatannya sampai dengan detik ini tidak sulit dapat kita lihat sekolah-sekolah
yang tidak layak pakai lalu bagaimana yang berada di pelosok-pelosok yang
jangkauannya sudah lebih jauh lagi. Di Kab. Bogor terdapat SD yang hanya terdiri dari enam
kelas dan satu ruang guru dan belum mengalami renivasi yang berarti sejak
berdiri pada tahun 1982.(MetrotvNews 15/06) SDN Cilaku yang
berada di Kecamatan Tenjo, Kab. Bogor tersebut tidak memiliki bangunan yang mendukung
dalam proses berlajar mengajar disekolah. Sudah kita ketahui bahwa Bogor kota
yang letaknya tidak jauh dari ibu kota saja masih terdapat sekolah yang
memprihatinnkan. Masih ditahun yang sama yakni 2013 di Pontianak kota yang
cukup besar terdapat sekolah yang pembangunannya masih terbengkalai yang
kondisinya dinilai kurang maksimal. SMAN 4 kubu raya sudah dibangun dari tahun
2012. Di Lokasi dekat SMAN 4 kubu raya sebelumnya memang belum terdapat sekolah
negeri, SMAN terdekat dari lokasi tersebut menempuh jarak yang cukup jauh. Dari
hal tersebut dapat berarti point-point yang lain pun saling berhubungan karena
kesenjangan tidak sulit untuk kita dapat hanya dalam jarak berapa kilometer
perbedaan mutu dan kualitas sekolah sangat terlihat apalagi jika kita hanya
melihat bangunan fisik semata.
Point
tiga tentang perbaikan kurikulum dalam visi misi tersebut dapat kita artikan
dengan kurikulum baru yang baru disahkan. Kurikulum tersebut memang cukup
memiliki kontroversi karena banyak mengganggap tidak layak. Pertama perumusan kurikulum
dinilai terlalu terburu-buru, kurikulum juga membuat guru layak seperti robot
yang sudah diatur sedemikian rupa, lalu anggaran kurikulum 2013 mencapai angka
fantastis, yaitu Rp 2,49 triliun. Tapi lebih dari setengahnya atau Rp 1,3
triliun, akan digunakan untuk proyek pengadaan buku yang berpotensi dikorupsi.
Sementara, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengadaan buku adalah lahan basah.Namun
proyek ini tetap dijalankan walau mendapatkan banyak kritik oleh berbagai pihak
ahli dalam pendidikan yang dimintai tanggapan tentang kurikulum 2013 dan
penolakan dari beberapa asosiasi.
Kemudian
tentang biaya pendidikan yang dari hari ke hari semakin mahal padahal pemerintah
sudah menganggarkan biaya pendidikan sebesar 20 % dari APBN yakni sebesar Rp
345,335 triliun pada tahun 2013. Yang masih menjadi masalah saat ini biaya
pendidikan di Indonesia semakin mahal tiap tahunnya, biaya pendidikan tidak
sebanding dengan mutu pendidikan yang diperoleh. Tidak hanya itu pemungutan
yang dilakukan oleh sekolah-sekolah banyak ditemui dan ini juga menjadi
membengkaknya biaya pendidikan. Lalu jika anggaran besar dan biaya tetap
semakin mahal menjadi hal yang saling bertolak belakang, masyarakatpun
beranggapan biaya pendidikan semakin mahal yang diakibatkan dari praktik
korupsi legal dan ilegal oleh birokrasi sekolah dan birokrasi pendidikan.
Perbaikan
kualitas guru dosen serta peneliti dalam visi dan misi SBY-Boediono ini memang
point yang sangat bagus, tapi munculnya UU No. 14 Tahun
2005 Tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 9 UU tersebut membolehkan sarjana dari
berbagai cabang ilmu mendaftar menjadi guru dengan berbagai ketentuan, misalnya
Akta 4, PLPG, dan lain sebagainya yang sekarang diistilahkan dengan PPG
(Pendidikan Profesi Guru).Diperbolehkannya sarjana non kependidikan bisa
menjadi guru, dinilai sebagai bentuk diskriminasi oleh para sarjana lulusan
kependidikan. Karena mahasiswa non kependidikan tidak mendapat bekal dan
persiapan. Sementara sarjana kependidikan, sejak semester awal di bangku
perkuliahan, telah dipersiapkan menjadi seorang guru. Bukankah seseorang yang
kuliah di non kedokteran pun tidak bisa hanya mengikuti Ujian profesi atau
seseorang yang ingin menjadi Psikolog atau Pengacara. Guru merupakan profesi
yang harus ditempuh melalui jalur akademik khusus, yaitu kependidikan sehingga
apabila pasal itu tetap diterapkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum
bagi para sarjana lulusan kependidikan.
Masalah
pendidikan merupakan masalah yang fudamental dalam negeri ini. negara yang maju
sudah pasti pendidikannya pun maju. Namun visi-misi yang dirancang sebegitu
baiknya mengapa pada pelaksanaan realitanya malah berbelikan dengan visi misi
tersebut. Hal ini merupakan hal janggal dan Visi misi yang dirancang begitu
baik hanya akan menjadi visi misi jika pada kenyataanya masyarakat tetap sulit
untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, terjangkau untuk setiap golongan
dan merata kesetiap pelosok.
